FGD Rancangan Petunjuk Teknis Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.

Pada tanggal 15 November 2018 di Hotel Ibis Thamarin, Jakarta, PUWSI menghadiri acara paparan dan diskusi Pematangan mengenai Pengurusan Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau yang kita kenal sebagai TDUP. Sesuai dengan Permen No. 10/ Tahun 2018 TDUP akan dapat diperoleh secara cepat dan relatif mudah melalui lembaga OSS. OSS adalah suatu sistem perijinan online yang berlaku nasional dan terintegrasi. Perizinan terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh KEMENKO perekonomian untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati / walikota kepada pelaku usaha.

Berdasarkan OSS setiap pengusaha, baik pribadi maupun badan usaha dapat mengajukan proses perijinan usahanya melalui http://oss.go.id. OSS akan menerbitkan NIB (nomor induk berusaha) yang setara atau dapat digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah. Di website tersebut pelaku usaha pariwisata juga dapat memperoleh dokumen pendaftaran NPWP, RPTK, pendaftaran BPJS, notifikasi kelayakan untuk fasilitas fiskal. Selanjutnya dengan sistem yang sama pelaku usaha dapat mengurus TDUP-nya secara online dan cepat.

Rezim pengurusan dengan sistem OSS ini mengubah paradigma baru mengenai pengurusan izin yang awalnya melalui DPM PTSP dengan melakukan verifikasi baru kemudian mengeluarkan izin, berubah menjadi sistem OSS langsung mengeluarkan perizinan berdasarkan komitmen dari pengusaha untuk menyelesaikan secara menyusul  persyaratannya. Dengan demikian, diharapkan terjadi pemangkasan birokrasi perizinan dan mempercepat pengusaha untuk dapat langsung melakukan usahanya.

Sistem OSS ini akan terintegrasi juga dengan DPM PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu) sehingga perizinan yang sudah ada tetap berlaku. Beberapa persyaratan yang diwajibkan kepada pengusaha untuk dilengkapi juga dapat disampaikan melalui DPM PTSP ini. Di versi OSS terbaru yang rencananya akan terbit di Desember 2018 para pengusaha akan dapat mengunggah berkas dokumen pendukung langsung ke sistem.

Pemerintah juga menetapkan bahwa izin operasional berupa sertifikasi usaha pariwisata harus segera diurus dalam jangka antara 2 – 6 tahun sejak TDUP dikeluarkan untuk mendapatkan TDUP efektif yang berlaku selama usaha berjalan.

Pengurus Pusat PUWSI merencanakan melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota secepatnya terkait peraturan-peraturan terkait perizinan dan penggunaan system OSS ini. Diharapkan seluruh anggota PUWSI selanjutnya dapat melengkapi seluruh perizinannya dengan cepat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *