All posts by admin

PUWSI Menghadiri rapat bersama Kemenpar untuk pengajuan KBLI 2020

Dalam rangka kemajuan industri selam pada khususnya dan industri pariwisata tirta pada umumnya, maka Kementrian Pariwisata telah melakukan serangkaian pertemuan bersata stake holder dalam rangka menyusun KBLI 2020 yang akan merevisi KBLI 2017 yang sudah ada.

KBLI adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yaitu definisi dari jenis kegiatan usaha yang dapat dilakukan di Indonesia. Dengan demikian maka usaha di Indonesia akan sudah secara baku diklasifikasi sesuai kelas-kelas yang ada. Misalnya di Industri selam, dalam KBLI 2017 masuk ke dalam no. 93242. Pencantuman sesuai judul dan nomor ini harus baku digunakan mulai dari AKTA perusahaan yang akan dan sudah didirikan. Selanjutnya, definisi dalam AKTA pendirian perusahaan yang baku tersebut akan digunakan untuk pengurusan perijinan, sampai dengan perijinan teknis. Untuk Wisata selam, maka perijinan teknis yang diperlukan adalah Tanda Usaha Pariwisata (Selam).

Pembakuan klasifikasi usaha ini terkait juga juga dengan penerapan OSS (Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik) yang dapat diakses di oss.or.id. Jika dalam AKTA pendirian usaha di bidang selam belum sesuai KLBI, maka perusahaan atau entitas usaha tersebut perlu terlebih dahulu menyesuaikan klasifikasi usahanya dengan melakukan perubahan AKTA.

Rapat yang dilangsungkan di Gedung Kemenpar Pada Tanggal 19 September 2019 lalu bertujuan untuk melanjutkan pembicaraan sebelumnya dan usaha finalisasi rancangan KBLI baru yang akan disampaikan ke pihak Badan Pusat Statistik. BPS pada Tahun 2020 akan mengeluarkan KBLI dimaksud sebagai pembaruan dari BKLI 2017. Oleh sebab itu, koreksi dan perbaikan pada KBLI adalah keharusan dalam mendukung kegiatan usaha.

Dalam rapat kali ini peserta rapat sepakat untuk tetap menggunakan 1 klasifikasi pada no. 93242 untuk Usaha Selam dan mengoreksi deskripsi agar dalam klasifikasi tersebut seluruh kegiatan selam dapat termasuk. Perbaikan yang diusulkan adalah menambahkan definisi usaha selam termasuk dalam : Kegiatan Edukasi/ trainning, Penjualan peralatan , Usaha Trip/ pengalaman selam. Dalam perbaikan kali ini juga diusulkan untuk dimasukkan ke dalam usaha selam yaitu usaha snorkeling, freediving dan sea walker. Dengan demikian, cukup dengan satu klasifikasi, maka seluruh kegiatan usaha dibidang selam wisata sudah tercakup.

Meeting selanjutnya akan dilakukan pada sekitar satu bulan ke depan untuk finalisasi terakhir sebelum draft diajukan oleh kemenpar ke BPS.

Terkait dengan subject ini Pengurus Pusat PUWSI dalam waktu dekat akan mengadakan diskusi internal. Kami persilahkan seluruh anggota menunggu pengumuman lebih lanjut dan menghadiri forum diskusi internal tersebut, yang akan menhadirkan praktisi dan pelaku usaha yang sudah menyelesaikan proses perijinan sesuai KBLI dan OSS.

refferensi :

PUWSI Audiensi ke Kementerian Pariwisata

Pada tanggal 19 November 2018 pengurus PUWSI yang diwakili ketua terpilih dan calon pengurus yang didampingi juga oleh salah satu Dewan Pengawas PUWSI yang juga merupakan anggota bidang 3 (Wisata Bawah Air) Tim Percepatan Pengembangan Wisata Bahari, melakukan audiensi ke kementerian Pariwisata di jalan Merdeka Barat. Pertemuan antara PUWSI dan Ketua Tim Percepatan Pengembangan Destinasi Bahari KEMENPAR ini bertujuan untuk mengenalkan Organisasi PUWSI dan berusaha menjalin silaturahmi yang baik antara kementerian dan PUWSI.

Disampaikan kepada Bapak Indroyono Soesilo bahwa PUWSI yang baru berdiri selama 3 tahun memiliki anggota yang tersebar di seluruh Indonesia dan terdiri dari pengusaha-pengusaha selam yang berafiliasi di berbagai agency penyelaman.

Diskusi berjalan dengan santai dan kekeluargaan yang mendiskusikan tujuan bersama yaitu meningkatkan iklim industri selam Indonesia. Secara khusus disampaikan bahwa Indonesia harus mampu meningkatkan kunjungan wisata penyelaman dan minimal dapat menyaingi kemajuan negara tetangga di bidang pengelolaan wisata penyelaman Indonesia.

Beberapa agenda yang direncanakan dengan segera antara lain adalah mengundang PUWSI dan para agensi selam dunia untuk dapat hadir dalam Fokus Discussion Group (FGD). FGD ini akan dilaksanakan oleh KEMENPAR dalam waktu dekat untuk membicarakan mengenai kondisi industri selam saat ini dan untuk mendapatkan masukan langsung dari industri mengenai usaha memajukan pariwisata penyelaman. KEMENPAR mengharapkan kalangan pelaku industri penyelaman untuk dapat hadir dan memberikan masukan positifnya kepada KEMENPAR.

Selanjutnya PUWSI berharap agar organisasi para pengusaha penyelaman ini dapat menjadi partner KEMENPAR dalam usaha bersama memajukan dunia penyelaman di Indonesia.

FGD Rancangan Petunjuk Teknis Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.

Pada tanggal 15 November 2018 di Hotel Ibis Thamarin, Jakarta, PUWSI menghadiri acara paparan dan diskusi Pematangan mengenai Pengurusan Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau yang kita kenal sebagai TDUP. Sesuai dengan Permen No. 10/ Tahun 2018 TDUP akan dapat diperoleh secara cepat dan relatif mudah melalui lembaga OSS. OSS adalah suatu sistem perijinan online yang berlaku nasional dan terintegrasi. Perizinan terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh KEMENKO perekonomian untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati / walikota kepada pelaku usaha.

Berdasarkan OSS setiap pengusaha, baik pribadi maupun badan usaha dapat mengajukan proses perijinan usahanya melalui http://oss.go.id. OSS akan menerbitkan NIB (nomor induk berusaha) yang setara atau dapat digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah. Di website tersebut pelaku usaha pariwisata juga dapat memperoleh dokumen pendaftaran NPWP, RPTK, pendaftaran BPJS, notifikasi kelayakan untuk fasilitas fiskal. Selanjutnya dengan sistem yang sama pelaku usaha dapat mengurus TDUP-nya secara online dan cepat.

Rezim pengurusan dengan sistem OSS ini mengubah paradigma baru mengenai pengurusan izin yang awalnya melalui DPM PTSP dengan melakukan verifikasi baru kemudian mengeluarkan izin, berubah menjadi sistem OSS langsung mengeluarkan perizinan berdasarkan komitmen dari pengusaha untuk menyelesaikan secara menyusul  persyaratannya. Dengan demikian, diharapkan terjadi pemangkasan birokrasi perizinan dan mempercepat pengusaha untuk dapat langsung melakukan usahanya.

Sistem OSS ini akan terintegrasi juga dengan DPM PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu) sehingga perizinan yang sudah ada tetap berlaku. Beberapa persyaratan yang diwajibkan kepada pengusaha untuk dilengkapi juga dapat disampaikan melalui DPM PTSP ini. Di versi OSS terbaru yang rencananya akan terbit di Desember 2018 para pengusaha akan dapat mengunggah berkas dokumen pendukung langsung ke sistem.

Pemerintah juga menetapkan bahwa izin operasional berupa sertifikasi usaha pariwisata harus segera diurus dalam jangka antara 2 – 6 tahun sejak TDUP dikeluarkan untuk mendapatkan TDUP efektif yang berlaku selama usaha berjalan.

Pengurus Pusat PUWSI merencanakan melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota secepatnya terkait peraturan-peraturan terkait perizinan dan penggunaan system OSS ini. Diharapkan seluruh anggota PUWSI selanjutnya dapat melengkapi seluruh perizinannya dengan cepat.

Kembangkan Olahraga Selam Laut Indonesia

sp.beritasatu.com [JAKARTA] PB Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) bersama Perkumpulan Usaha Wisata Selam Indonesia (PUWSI) terus mempopulerkan dan mengembangkan olahraga maupun wisata selam laut Indonesia. Banyak pihak menilai olahraga selam terkesan mahal, padahal belum tentu. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki lebih 35 spot dengan 736 titik lokasi penyelaman di 30 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

“Sebagai induk organisasi selam, selain fokus ke prestasi para atlet selam, kami juga ingin tata kelola industri selam dapat teratur dan terarah dengan baik. Bila sudah demikian, para peselam pun jadi terbantu dengan banyakya kegiatan maritim baik untuk menarik masyarakat belajar, wisata selam maupun olahraga prestasi menyelam,” kata Sekjen PB POSSI, Aditya Vilyanto di sela acara Musyawarah Nasional II PUWSI di Jakarta, Rabu (5/9).

Indonesia memiliki banyak destinasi diving yang sangat indah dan kaya akan keragaman hayati. Namun demikian, industri wisata selam dalam negeri masih membutuhkan banyak langkah pengembangan supaya pelaku usahanya bisa bersaing secara global.

“Di Indonesia ada banyak dive guide yang punya dive log (pengalaman menyelam) sampai ribuan kali. Tapi kalau ditanya sertifikatnya apa, ternyata mereka masih open water (tingkat dasar). Ini yang harus kita benahi. Industri selam perlu melakukan standarisasi kompetensi,” jelas John E. Sidjabat, Ketua PUWSI demisioner yang sudah kerap kali terlibat dalam perumusan Standar Kerja dan Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang wisata bahari.

Di samping standar kompetensi SDM, Munas ke-2 PUWSI juga membahas tentang perlunya standar kualitas pelayanan, standar keamanan dan keselamatan kerja, legalitas usaha, serta kemitraan industri selam dengan berbagai pihak.

“Industri selam perlu juga bermitra dengan berbagai lembaga, seperti dengan asosiasi dokter kelautan untuk penanganan kecelakaan selam, ataupun bermitra dengan pemerintah mulai dari Kemenpar, Kemenaker, KKP, dan berbagai instansi terkait lainnya,” jelas Agus Widayanto, anggota Tim Percepatan dan Pengembangan Wisata Bawah Laut (TPPWB) Kemenpar.

Sementara itu, Abi Carnadie selaku instruktur selam dan Ketua Dewan Pengawas PUWSI mengatakan wisata selam di Indonesia saat ini menunjukkan peningkatan signifikan. Bahkan, survei media internasional menunjukkan, Indonesia adalah destinasi selam terbaik dunia.

“Ada total lebih 35 site penyelaman yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Terbanyak di wilayah timur. Belum lagi kini kami kembangkan 10 destinasi Bali baru. Destinasi ini kami bilang sebagai unggulan,” kata Abi yang juga anggota Tim Percepatan dan Pengembangan Wisata Bawah Laut.

Di samping menjadi ajang diskusi perihal strategi pengembangan industri selam nasional, Munas ke-2 PUWSI juga memilih Ricky Soerapoetra sebagai Ketua PUWSI periode 2018-2021.“Saya harap ke depannya PUWSI bisa terus mengembangkan industri selam Indonesia menjadi lebih profesional, berkelanjutan, dan bisa lebih menyejahterakan anggotanya,” ujar Ricky. [H-15]