Category Archives: Uncategorized

Archipelagic & Islands State (AIS) Forum 2019 di Manado – PUWSI Powertalk

Wisata Selam Berkelanjutan Harus Didukung oleh SDM Unggul MANADO, 31 Oktober 2019 – Pariwisata bahari Indonesia, khususnya wisata minat khusus selam, membutuhkan sumber daya manusia berkualitas untuk mendukung pertumbuhan sektor industri ini semakin berkembang pesat dalam 5 tahun terakhir. Selain kualitas skill atau keahlian khusus, tenaga kerja industri selam rekreasi harus sekaligus memiliki kesadaran lingkungan untuk menjamin kelestarian laut.

Di sela-sela penyelenggaraan acara berskala internasional tingkat menteri, Archipelagic & Islands State (AIS) Forum 2019 di Manado dengan salah satu agenda khusus ekowisata bahari, Perkumpulan Usaha Wisata Selam Indonesia (PUWSI) memberikan perhatian khusus tentang pentingnya mempersiapkan sumber daya manusia di sektor selam rekreasi karena peluang penyerapan tenaga kerja yang semakin terbuka. Kami mengapresiasikan Kementrian Kordinator Kemaritiman dan juga UNDP dengan adanya Forum Resmi ini. Kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas ini sejalan dengan pertumbuhan pariwisata bahari.

Data Kementerian Pariwisata menyebutkan potensi bisnis selam rekreasi bahkan mencapai 35% dari total nilai potensi wisata bahari di dalam negeri yang diperkirakan mencapai US$ 4 miliar. Karena itu, Kementerian Pariwisata juga telah menerbitkan peraturan menteri untuk mendukung pertumbuhan bisnis ini melalui Peraturan Menteri Pariwisata No.7/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi. Apalagi, wisata minat khusus ini merupakan kegiatan ekstrim yang dilakukan di alam terbuka dan memerlukan penanganan secara khusus. Misalnya, syarat adanya sertifikasi bagi wisatawan selam maupun pemandu wisata dan operator. Frans Rattu, Ketua Laboratory Dive Manado yang juga pengajar di Politeknik Negeri Manado, mengatakan orang-orang yang bekerja di industri diving ini adalah mitra utama bagaimana industri wisata selam akan dikembangkan. Tanpa kualitas yang sesuai dengan ketentuan dan tidak memiliki kesadaran akan lingkungan, akan sulit mengharapkan wisata bahari yang maju dan ramah lingkungan. “Instruktur diving dan sumber daya manusia yang bekerja di sektor ini adalah ambassador atau duta bagi laut. Mereka yang akan mengajarkan bagaimana menyelam dengan baik sekaligus menjaga laut,” katanya di sela-sela AIS Forum di Kawasan Megamas Manado.

Politeknik Negeri Manado adalah satu-satunya lembaga pendidikan tinggi yang memiliki jurusan khusus wisata selam yang hanya menerima sedikitnya 24 siswa setiap tahunnya. Frans Rattu, yang juga instruktur trainer selam kawakan ini, mengakui seluruh siswa lulusan didikannya terserap di berbagai daerah. Bahkan, Frans sebagai Koordinator Wilayah Destinasi Sulawesi Utara PUWSI mengaku semakin kewalahan memenuhi permintaan akan tenaga kerja berkualitas dari para pengusaha atau operator selam. Ketua Umum PUWSI Ricky Soerapoetra mengatakan Manado memiliki potensi untuk menjadi contoh pembangunan industri selam berkelanjutan dengan daya tarik Taman Nasional Bunaken dan dukungan pembangunan sumber daya manusia dari Politeknik Negeri Manado. Dengan adanya perhatian dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah industri selam rekreasi dapat bertumbuh secara berkelanjutan, mengingat adanya peraturan yang dapat menguntungkan semua pihak terutama pelaku industri lokal. Operator selam yang telah berafiliasi kepada lembaga standarisasi telah banyak di temukan di Indonesia dan wisatawan wajib memiliki sertifikasi selam yang memenuhi standar pendidikan selam rekreasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata No.7/2016 sebelum melakukan kegiatan penyelaman. “Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan musim tropis yang panjang maka dunia juga sudah menyadari bahwa Indonesia menyimpan keanekaragaman hayati bawah laut yang tinggi, maka tugas industri adalah menjaga keberlanjutan usaha dengan menjaga alam sekitarnya. Tidak hanya menjaga alam dan potensi usaha yang ada, namun industri wajib mengutamakan keselamatan bekerja dan kenyamanan wisatawan.” Pariwisata sudah menjadi tulang punggung pendapatan daerah sehingga wisata bahari khususnya selam rekreasi, wajib dikembangkan bersama secara profesional. “Kami berharap seluruh mitra baik dari pemerintah, asosiasi, LSM dan pelaku usaha itu sendiri dapat bekerja sama untuk kepentingan industri wisata selam secara berkelanjutan.” Khususnya di Sulawesi Utara dengan daya tarik Taman Nasional Bunaken, data Dinas Pariwisata Sulawesi Utara menyebutkan kunjungan wisatawan mancanegara untuk wisata selam naik lebih dari 500% dalam 5 tahun terakhir. Dari tahun 2015 tercatat hanya 27.059 orang, melambung menjadi 127.879 orang dalam waktu 3 tahun saja. Tanpa pendekatan wisata selam yang ramah lingkungan, kondisi ini akan menjadi boomerang bagi Bunaken. Sementara itu, saat ini Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang disahkan oleh Presiden Joko Widodo sehingga peluang ekonomi daerah dan nasional akan terbuka untuk mengembangkan wisata bahari di daerah ini. “Dengan adanya pengembangann KEK, besar harapan saya tekanan terhadap alam di Taman Nasional Bunaken dapat teredam. Keberadaan KEK akan memecah wisatawan yang saat ini terkonsentrasi hanya di satu kawasan. Intervensi manusia pada alam yang tidak terkendali akan secara langsung berdampak terhadap alam itu sendiri. Pada akhirnya, akan merusak daya tarik pariwisata di daerah itu sendiri. “ Pemerintah pusat dan daerah sebagai pemangku kepentingan utama juga perlu memperketat pengawasan daya tampung kawasan wisata sehingga kunjungan turis tidak berdampak langsung pada perusakan alam. “Kami meminta pemerintah daerah memiliki kebijakan khusus untuk mengatur kunjungan wisatawan di satu tempat dengan mempertimbangkan daya tampung daerah itu sendiri. Karena kekayaan alam yang berlimpah dengan didukung oleh pengelolaan oleh sumber daya manusia yang unggul akan menghasilkan manfaat untuk semua pihak,“ tambah Ricky. (end)

Untuk informasi lebih lanjut : Ricky Soerapoetra, Ketua Umum +6281274112888 infopuwsi@gmail.com www.puwsi.org

PUWSI Menghadiri rapat bersama Kemenpar untuk pengajuan KBLI 2020

Dalam rangka kemajuan industri selam pada khususnya dan industri pariwisata tirta pada umumnya, maka Kementrian Pariwisata telah melakukan serangkaian pertemuan bersata stake holder dalam rangka menyusun KBLI 2020 yang akan merevisi KBLI 2017 yang sudah ada.

KBLI adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yaitu definisi dari jenis kegiatan usaha yang dapat dilakukan di Indonesia. Dengan demikian maka usaha di Indonesia akan sudah secara baku diklasifikasi sesuai kelas-kelas yang ada. Misalnya di Industri selam, dalam KBLI 2017 masuk ke dalam no. 93242. Pencantuman sesuai judul dan nomor ini harus baku digunakan mulai dari AKTA perusahaan yang akan dan sudah didirikan. Selanjutnya, definisi dalam AKTA pendirian perusahaan yang baku tersebut akan digunakan untuk pengurusan perijinan, sampai dengan perijinan teknis. Untuk Wisata selam, maka perijinan teknis yang diperlukan adalah Tanda Usaha Pariwisata (Selam).

Pembakuan klasifikasi usaha ini terkait juga juga dengan penerapan OSS (Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik) yang dapat diakses di oss.or.id. Jika dalam AKTA pendirian usaha di bidang selam belum sesuai KLBI, maka perusahaan atau entitas usaha tersebut perlu terlebih dahulu menyesuaikan klasifikasi usahanya dengan melakukan perubahan AKTA.

Rapat yang dilangsungkan di Gedung Kemenpar Pada Tanggal 19 September 2019 lalu bertujuan untuk melanjutkan pembicaraan sebelumnya dan usaha finalisasi rancangan KBLI baru yang akan disampaikan ke pihak Badan Pusat Statistik. BPS pada Tahun 2020 akan mengeluarkan KBLI dimaksud sebagai pembaruan dari BKLI 2017. Oleh sebab itu, koreksi dan perbaikan pada KBLI adalah keharusan dalam mendukung kegiatan usaha.

Dalam rapat kali ini peserta rapat sepakat untuk tetap menggunakan 1 klasifikasi pada no. 93242 untuk Usaha Selam dan mengoreksi deskripsi agar dalam klasifikasi tersebut seluruh kegiatan selam dapat termasuk. Perbaikan yang diusulkan adalah menambahkan definisi usaha selam termasuk dalam : Kegiatan Edukasi/ trainning, Penjualan peralatan , Usaha Trip/ pengalaman selam. Dalam perbaikan kali ini juga diusulkan untuk dimasukkan ke dalam usaha selam yaitu usaha snorkeling, freediving dan sea walker. Dengan demikian, cukup dengan satu klasifikasi, maka seluruh kegiatan usaha dibidang selam wisata sudah tercakup.

Meeting selanjutnya akan dilakukan pada sekitar satu bulan ke depan untuk finalisasi terakhir sebelum draft diajukan oleh kemenpar ke BPS.

Terkait dengan subject ini Pengurus Pusat PUWSI dalam waktu dekat akan mengadakan diskusi internal. Kami persilahkan seluruh anggota menunggu pengumuman lebih lanjut dan menghadiri forum diskusi internal tersebut, yang akan menhadirkan praktisi dan pelaku usaha yang sudah menyelesaikan proses perijinan sesuai KBLI dan OSS.

refferensi :

PUWSI Audiensi ke Kementerian Pariwisata

Pada tanggal 19 November 2018 pengurus PUWSI yang diwakili ketua terpilih dan calon pengurus yang didampingi juga oleh salah satu Dewan Pengawas PUWSI yang juga merupakan anggota bidang 3 (Wisata Bawah Air) Tim Percepatan Pengembangan Wisata Bahari, melakukan audiensi ke kementerian Pariwisata di jalan Merdeka Barat. Pertemuan antara PUWSI dan Ketua Tim Percepatan Pengembangan Destinasi Bahari KEMENPAR ini bertujuan untuk mengenalkan Organisasi PUWSI dan berusaha menjalin silaturahmi yang baik antara kementerian dan PUWSI.

Disampaikan kepada Bapak Indroyono Soesilo bahwa PUWSI yang baru berdiri selama 3 tahun memiliki anggota yang tersebar di seluruh Indonesia dan terdiri dari pengusaha-pengusaha selam yang berafiliasi di berbagai agency penyelaman.

Diskusi berjalan dengan santai dan kekeluargaan yang mendiskusikan tujuan bersama yaitu meningkatkan iklim industri selam Indonesia. Secara khusus disampaikan bahwa Indonesia harus mampu meningkatkan kunjungan wisata penyelaman dan minimal dapat menyaingi kemajuan negara tetangga di bidang pengelolaan wisata penyelaman Indonesia.

Beberapa agenda yang direncanakan dengan segera antara lain adalah mengundang PUWSI dan para agensi selam dunia untuk dapat hadir dalam Fokus Discussion Group (FGD). FGD ini akan dilaksanakan oleh KEMENPAR dalam waktu dekat untuk membicarakan mengenai kondisi industri selam saat ini dan untuk mendapatkan masukan langsung dari industri mengenai usaha memajukan pariwisata penyelaman. KEMENPAR mengharapkan kalangan pelaku industri penyelaman untuk dapat hadir dan memberikan masukan positifnya kepada KEMENPAR.

Selanjutnya PUWSI berharap agar organisasi para pengusaha penyelaman ini dapat menjadi partner KEMENPAR dalam usaha bersama memajukan dunia penyelaman di Indonesia.

FGD Rancangan Petunjuk Teknis Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.

Pada tanggal 15 November 2018 di Hotel Ibis Thamarin, Jakarta, PUWSI menghadiri acara paparan dan diskusi Pematangan mengenai Pengurusan Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau yang kita kenal sebagai TDUP. Sesuai dengan Permen No. 10/ Tahun 2018 TDUP akan dapat diperoleh secara cepat dan relatif mudah melalui lembaga OSS. OSS adalah suatu sistem perijinan online yang berlaku nasional dan terintegrasi. Perizinan terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh KEMENKO perekonomian untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati / walikota kepada pelaku usaha.

Berdasarkan OSS setiap pengusaha, baik pribadi maupun badan usaha dapat mengajukan proses perijinan usahanya melalui http://oss.go.id. OSS akan menerbitkan NIB (nomor induk berusaha) yang setara atau dapat digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah. Di website tersebut pelaku usaha pariwisata juga dapat memperoleh dokumen pendaftaran NPWP, RPTK, pendaftaran BPJS, notifikasi kelayakan untuk fasilitas fiskal. Selanjutnya dengan sistem yang sama pelaku usaha dapat mengurus TDUP-nya secara online dan cepat.

Rezim pengurusan dengan sistem OSS ini mengubah paradigma baru mengenai pengurusan izin yang awalnya melalui DPM PTSP dengan melakukan verifikasi baru kemudian mengeluarkan izin, berubah menjadi sistem OSS langsung mengeluarkan perizinan berdasarkan komitmen dari pengusaha untuk menyelesaikan secara menyusul  persyaratannya. Dengan demikian, diharapkan terjadi pemangkasan birokrasi perizinan dan mempercepat pengusaha untuk dapat langsung melakukan usahanya.

Sistem OSS ini akan terintegrasi juga dengan DPM PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu) sehingga perizinan yang sudah ada tetap berlaku. Beberapa persyaratan yang diwajibkan kepada pengusaha untuk dilengkapi juga dapat disampaikan melalui DPM PTSP ini. Di versi OSS terbaru yang rencananya akan terbit di Desember 2018 para pengusaha akan dapat mengunggah berkas dokumen pendukung langsung ke sistem.

Pemerintah juga menetapkan bahwa izin operasional berupa sertifikasi usaha pariwisata harus segera diurus dalam jangka antara 2 – 6 tahun sejak TDUP dikeluarkan untuk mendapatkan TDUP efektif yang berlaku selama usaha berjalan.

Pengurus Pusat PUWSI merencanakan melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota secepatnya terkait peraturan-peraturan terkait perizinan dan penggunaan system OSS ini. Diharapkan seluruh anggota PUWSI selanjutnya dapat melengkapi seluruh perizinannya dengan cepat.